KONTRADIKSI ANTARA PROGRAM 100 HARI DAN RENCANA RESHUFFLE KABINET

Presiden sebagai kepala pemerintahan secara resmi mengatakan bahwa pencapaian program 100 hari pertama, berdasarkan pemonitoran Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) , target yang dicapai sebesar 99 persen lebih (sumber). Hal ini sangat menggembirakan, bila kita hanya melihat angka 99 persen lebih (entah berapa lebihnya). Tapi ada dua hal mendasar yang perlu dipertanyakan, bagaimana mengukur tingkat pencapaian itu, dan apa kriteria pencapaian 100 %.

Saya tidak ingin membahas polemik bagaimana mengukur angka pencapaian itu dan kondisi yang seperti apa yang bisa dikatakan bahwa programnya telah berhasil 100 %, terlepas dari apakah program itu benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Saya hanya melihat adanya kontradiksi antara angka pencapaian ini dengan rencana pemerintah untuk melakukan reshuffle kabinet. Bila kinerja anggota kabinet begitu baiknya sehingga menghasilkan pencapaian 99 persen lebih dari target (hampir 100 %), lalu apakah perlu dilakukan reshuffle ?.

Jadi ada dua kemungkinan, jangan-jangan sebenarnya pemerintah (dalam hal ini presiden) mengetahui kinerja anggota kabinetnya di bawah standar, dan pencapaiannya sangat jauh lebih rendah dari target yang ingin dicapai, tapi kepada masyarakat diumumkan bahwa kinerja pemerintah sangat baik (mendekati sempurna). Atau kalau memang benar tingkat pencapaian yang hanya nol koma sekian persen di bawah target itu, apakah bapak presiden ingin mengatakan bahwa pencapaian itu karena prestasi individunya, sehingga dengan kabinet yang berkinerja kurang baik pun, program 100 hari pertama berjalan dengan baik.

Bila ternyata kedua hal di atas bukan sebagai alasan untuk melakukan reshuffle dilakukan, tentu ada alasan lain. Mudah-mudahan bukan sebagai “ancaman” kepada partai-partai koalisi yang mulai berani berseberangan dengan pemerintah dalam menyikapi kebijakan bail-out Bank Century.

Kalau memang benar itu alasannya, justru ancaman reshuffle kabinet makin kontraproduktif, karena bila sampai menteri dari partai-partai tersebut diganti,fraksi perwakilan partai-partai tersebut DPR akan semakin “keras” melawan pemerintah.

Tulisan ini disa juga dibaca di Kompasiana